Jakarta, 24 Oktober 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah. Fokus utamanya adalah mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengentasan kemiskinan.<\/p>\n
Program ini juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan
\nAsta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk
\npertumbuhan ekonomi yang merata. Sepanjang tahun 2025 ini, Kementerian PU fokus
\nmengerjakan penataan di tujuh lokasi strategis sebagai bagian dari upaya
\npeningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
<\/p>\n
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan
\ninfrastruktur permukiman ini bukan cuma soal memperbaiki lingkungan fisik.
\nMenurutnya, ini adalah instrumen sosial ekonomi untuk memperkuat ketahanan
\nmasyarakat.<\/p>\n
\u201cMelalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar
\nseperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya
\noleh masyarakat,” kata Menteri Dody.<\/p>\n
“Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru,
\nmeningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan
\nkemiskinan,\u201d lanjutnya.<\/p>\n
Ketujuh lokasi yang tengah digarap mencerminkan fokus
\nyang beragam. Ketujuhnya meliputi: Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota
\nMedan), Penataan Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang),
\nPembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam),
\nOptimalisasi Penataan Kawasan Panjunan (Kota Cirebon), Pembangunan
\nInfrastruktur Mendukung Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara),
\nPenataan Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali), serta Penataan Kawasan Lelilef
\nWaibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).<\/p>\n
\u201cMelalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar
\nseperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya
\noleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru,
\nmeningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan
\nkemiskinan,\u201d kata Menteri Dody. Lanjut Menteri Dody, pembangunan infrastruktur
\npermukiman tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki lingkungan fisik, tetapi
\njuga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.<\/p>\n
<\/p>\n
Untuk mendukung destinasi pariwisata, misalnya,
\nKementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menata Kawasan Pulau
\nPenyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kawasan cagar budaya nasional
\nini dipercantik dengan investasi senilai Rp36,98 miliar, meliputi perbaikan
\njalan lingkungan, drainase, hingga pembangunan plaza penyambut dan pelataran
\nbalai adat, serta memperindah kawasan dengan lansekap dan karya seni
\n(storytelling dan artworks).<\/p>\n
Sementara itu, untuk penanganan kawasan kumuh,
\nKementerian PU menggarap Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatera
\nUtara. Dengan anggaran Rp18,89 miliar, program penataan ini ditujukan untuk
\nmengurangi dampak genangan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat
\npesisir. Fokusnya adalah pengendalian banjir rob dan normalisasi drainase,
\npembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik.<\/p>\n
Optimalisasi juga dilakukan di Kawasan Panjunan, Cirebon,
\nsenilai Rp4,67 miliar untuk memperkuat struktur tanah dan memperindah
\npedestrian di kawasan yang sebelumnya kumuh. Optimalisasi Penataan Kawasan
\nPanjunan merupakan kegiatan peningkatan stabilitas tanah menggunakan CCSP
\n(Corrugated Concrete Sheet Pile) dan timbunan pilihan di area kawasan Panjunan
\nyang ditargetkan tuntas Desember 2025.<\/p>\n
<\/p>\n
Kementerian PU juga bergerak cepat dalam penanganan
\ndampak bencana dan relokasi yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan.
\nSalah satunya adalah pembangunan Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di
\nSulawesi Utara. Di atas lahan 11,85 hektar, dibangun 287 unit hunian tetap
\nlengkap dengan fasilitas sosial, sekolah, dan tempat ibadah senilai Rp115,92
\nmiliar.<\/p>\n
Di Kota Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun disiapkan
\nuntuk relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Kementerian PU
\nmembangun infrastruktur dasar seluas 36,77 hektar dengan anggaran Ditjen Cipta
\nKarya sebesar Rp164,78 miliar, untuk pembangunan jalan lingkungan, air bersih,
\nruang publik, sanitasi (TPS-3R), hingga Puskesmas pembantu.<\/p>\n
Dukungan infrastruktur permukiman juga diarahkan untuk
\nmenopang kawasan industri strategis. Ini terlihat pada Penataan Kawasan
\nBahodopi di Kabupaten Morowali dan Penataan Kawasan Lelilef Waibulan di
\nHalmahera Tengah. Keduanya ditujukan untuk mendukung kawasan industri nikel,
\ndemi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kualitas hidup warga
\ndi sekitarnya.<\/p>\n
Ketujuh proyek yang tersebar dari Medan hingga Halmahera
\nini menegaskan komitmen Kementerian PU untuk terus memperkuat pembangunan
\ninfrastruktur permukiman. Langkah ini dipastikan tidak hanya menata kawasan
\nkumuh, tetapi juga menyentuh langsung denyut pariwisata dan upaya pengentasan
\nkemiskinan di berbagai daerah.<\/p>\n
Program kerja ini merupakan bagian dari \u201cSetahun Bekerja, Bergerak –
\nBerdampak\u201d dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat<\/p>\n
#SetahunBerdampak<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jakarta, 24 Oktober 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah. Fokus utamanya adalah mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengentasan kemiskinan. Program ini juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi yang merata. Sepanjang […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":33087,"comment_status":"close","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-33085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indonesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33085"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33085\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33086,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33085\/revisions\/33086"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/33087"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}