Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memperkuat industri baja nasional. Organisasi tersebut menilai sektor baja merupakan pilar fundamental yang mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, mengingat perannya yang krusial di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, manufaktur, hingga teknologi.<\/p>\n
Sekretaris
\nJenderal PB HMI, Muh Jusrianto, menyatakan keprihatinannya terhadap gejala
\ndeindustrialisasi prematur yang dialami Indonesia. Ia menyoroti penurunan
\nsignifikan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto
\n(PDB), yang anjlok dari sekitar 32 persen pada tahun 2002 menjadi hanya 18,98
\npersen pada tahun 2024.<\/p>\n
“Itu
\ndisebabkan karena masih lemahnya produksi baja dalam negeri. Sebagaimana
\ncatatan Kemenperin, kapasitas produksi baja nasional saat ini hanya mencapai
\nsekitar 17 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik diperkirakan
\nmencapai 21 juta ton pada 2025,” ujar Muh Jusrianto di Jakarta (7\/6\/2025).<\/p>\n
Menurutnya,
\nkesenjangan antara produksi dan kebutuhan ini menciptakan ketergantungan tinggi
\npada produk impor. Kondisi ini diperparah oleh banjirnya impor baja murah,
\nterutama dari Tiongkok, yang sangat menekan produsen dalam negeri.<\/p>\n
“Apalagi
\ndengan penerapan kebijakan tarif tinggi untuk impor baja di Amerika Serikat,
\nprodusen baja dari China mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia. Arus
\nimpor ini menyebabkan industri baja nasional belum sepenuhnya mandiri dan tetap
\nrentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global,” imbuhnya.<\/p>\n
Menghadapi
\ntekanan tersebut, Jusrianto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan
\nselain memperkuat ketahanan industri melalui pendekatan sistemik. Ia menyerukan
\npenyusunan sebuah “peta jalan industri baja nasional” yang
\nmengintegrasikan kebijakan perdagangan, energi, investasi, dan teknologi.<\/p>\n
“Kita
\nberharap sebelum satu tahun masa jabatan presiden Prabowo Subianto, ada atensi
\nkhusus dari pemerintah dengan adanya proteksi dini terhadap industri baja.
\nTujuannya agar produksi baja nasional ke depannya bukan hanya mampu memenuhi
\nkebutuhan domestik, tetapi juga diekspor untuk memasok kebutuhan global,”
\ntuturnya.<\/p>\n
Lebih lanjut,
\nJusrianto menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai aktor strategis. Ia
\nmengusulkan serangkaian kebijakan konkret, seperti “pemberlakuan safeguard
\ndan antidumping untuk melindungi pasar domestik, insentif fiskal dan pembiayaan
\nuntuk pelaku industri dalam negeri, serta pembangunan ekosistem industri
\nhulu-hilir yang terintegrasi.”<\/p>\n
Sebagai pilar
\nutama, PB HMI mendorong dukungan penuh bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
\nyang dipimpin Akbar Djohan sebagai Direktur Utama. Menurut Jusrianto, BUMN ini
\nperlu mendapatkan intervensi pemerintah, misalnya melalui suntikan modal dari
\nHimpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Danareksa.<\/p>\n
“Tidak
\nkalah penting, sinergi antara BUMN strategis seperti Krakatau Steel dengan
\nswasta nasional harus terus ditingkatkan. Perlu juga dilakukan improvement yang
\nberkesinambungan di dalam tubuh Krakatau Steel agar tidak merugi lagi puluhan
\ntriliun seperti yang pernah terjadi,” tegasnya.<\/p>\n
Sebagai penutup,
\nPB HMI mengharapkan pemerintah untuk bertindak sebagai fasilitator, pelindung,
\ndan pendorong kemajuan industri baja. Diharapkan Krakatau Steel mampu menjadi
\ngarda terdepan dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing industri baja
\nsebagai bagian integral dari agenda reindustrialisasi\u00a0nasional. (***)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memperkuat industri baja nasional. Organisasi tersebut menilai sektor baja merupakan pilar fundamental yang mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, mengingat perannya yang krusial di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, manufaktur, hingga teknologi. Sekretaris Jenderal PB HMI, Muh […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20096,"comment_status":"close","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-20094","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indonesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20094"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20094\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20095,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20094\/revisions\/20095"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20096"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/asiajournaux.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}